"Pemerintahan Islam Ragam Jenis Kelamin dan Diktum Peradaban; Meremajakan pengertian Indonesia"

Kejayaan hijrah ke negeri yastrib merupakan pelopor terbukanya pluralisme, disisi bahwa negeri selainnya masih memperkuat barisan kasta, feodal, monarki, dogma paulus/gereja, dan sebagainya. Formulasi di tengah pluralitas, "yastrib" yang terkenal akan toleransi sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama ternyata berhasil dijadikan pisau analisa dunia peradaban pada saat itu.

Sebut saja Rasulullah sebagai panglima tertinggi (chief), yang berhasil menyelesaikan sebuah proyek bernama atau di sebut juga "the charter of madinah" dengan bersatunya muhajirin dan anshar yang menjadi rujukan jelas mengenai kepemimpinan, kewibawaan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan memberikan contoh bahwa pemimpin Islam harus mempunyai sifat "sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah" di tengah masyarakat yg plural baik dari segi suku (kabilah), agama, sarekat tani dan sebagainya.

Peran Islam masa itu telah memberikan banyak kontribusi dalam proses pembentukan sebuah negara di masa Rasulullah, antara lain menurut Abdul Aziz dalam disertasinya dijelaskan bahwa:
1. Islam berhasil merubah struktur masyarakat Madinah dari pola kesukuan menjadi pola keluarga batih (nucleus family).
2. Sebagai kelanjutan dari keluarga batih, Islam berhasil menerapkan dan memperkenalkan hukum perkawinan dan waris, mengingat pada saat itu masih terlihat jahiliyah tentunya dari segi waris yang hanya menekankan pada laki-laki anggota keluarga yang kuat berperang.
3. Islam berhasil menerapkan dan memperkenalkan organisasi perpajakan secara kolektif dalam bentuk zakat, infak/jizyah.
4. Islam berhasil memperkenalkan "instruments of physical violence" dalam bentuk ketentaraan.

Lanjut menurut Abdul Aziz, selain peran Islam yang telah di sebutkan masih banyak lagi sumbangan-sumbangan penting lainnya melalui faktor-faktor lain:
- Faktor komposisi penduduk Madinah yang terdiri dari kabilah-kabilah Arab yang telah masuk Islam, kabilah-kabilah penganut Yahudi, Kabilah yang masih menganut agama berhala dan kabilah Arab-Muslim yang hijrah dari Mekkah.
- Faktor semangat fanatism kekabilahan.
- Faktor kondisi ekonomi komunitas Madinah yang masih berbasis pada pertanian.

Hal ini berjalan sebenarnya dilandaskan atas prinsip-prinsip dasar dalam membangun kehidupan yang baik, sehingga prinsip tersebut kedepan seharusnya menjadi sebuah etika bernegara, antara lain prinsip tersebut termakna dalam "charter of madinah", antara lain:
- Consultation (QS. Ali-Imran: 159)
- Equilibrium (QS. Al-Hujarat: 13)
- Brotherhood (QS. Al-Hujarat: 13)
- Justice (QS. Al-Maidah: 8 )
- Freedom (QS. Al-Baqarah: 256)
- Trust (QS. An-Nisa: 58)
- Peace (QS. Al-Anfal: 61)
- Tolerance (QS. Al-Kafiruun: 6 dan Al-Baqarah: 256).

Tetapi setelah ketiadaan sang pemimpin/panglima (chief) ummat, ajaran Islam yang awalnya "ummatan wahidah" berubah drastis atas masuknya aroma politik dan kekuasaan.

Masuk akhir peradaban Khulafaur Rasyidin, muncullah ragam jenis kelamin yang masing2 bertentangan. Sebut saja Syi'ah, Khawarij, murji'ah dan seterusnya sehingga setelah runtuhnya khalifah ke-lima di masa Hasan Ibn Ali Ibn Abu Thalib, maka muncullah cikal-bakal kejayaan model negara Dinastik.

Padahal sebelum aliran-aliran politik dan madzhab lahir dipermukaan makna pluralisme agama sangat "eksoterik". Bukti peradaban setelah Rasulullah, telah memberikan warisan yang jelas mengenai aktualitas sekte sehingga menjadi eksoterik dan diktum bagi peradaban.

Jika ditarik dalam sebuah kerangka teoritis maka menurut saya untuk melihat wajah paradigma sejarah peradaban Islam dalam konteks Politik, antara lain bisa di lihat dari:
- Paradigm "Symbiotic", Islam di masa awal (chiefdom Madinah) terlihat pola pemerintahan dan masyarakat yang saling menguatkan bahkan menjamin kebermanfaatan antara "Government dan Civil Society".
- Paradigm "Integrated", Islam setelah wafatnya Rasulullah (chief), maka diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yan dikenal dengan 4 khalifah. Jelas terlihat bahwa suksesi pemilihan khalifah ini sangat beragam dan mempunyai warna tersendiri dalam artian masih meraba-raba untuk mengantarkan dan menentukan sejatinya pola absolut pemerintahan. disini terlihat "integrated" karena disetiap pola pemilihan (suksesi) kepemerintahan yang ditawarkan dan ditetapkan bukan malah menghambat program-program, tetapi memberikan warna bagi pola dalam pemerintahan Islam itu sendiri.
- Classical of State Paradigm, setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin ternyata Islam lebih memilih pola klasik dalam "development of state paradigm", atau yang lebih dikenal dengan "Dinastik". Pola pemerintahan inilah yang sebenarnya merusak citra "charter of madinah" dengan meruntuhkan segala prinsip-prinsip dasar/etika dalam bernegara, walaupun pada pemerintahan ini pula Islam berhasil menyebar kesegala penjuru dunia melalui "approachment violance".

Dewasa ini terlihat bahwa pola "dinastik" (classical of state) ini ternyata masih dilestarikan di beberapa negara walaupun mempunyai warna yang agak sedikit berbeda. Tetapi banyak pula negara Islam yang sudah berani merumuskan sistem dan bentuk pemerintahan modern dan Post-Modern dengan belajar pada konsep pemerintahan liberal.

Indonesia contohnya sudah dijelaskan di status saya sebelum ini mengenai "development of state paradigm", sangat jelas menganut pemerintahan pos-modern dengan banyak melihat setelah reformsi banyaknya lembaga-lembaga yang dihadirkan pemerintah (state auxiliary agencies/state independent body) seperti lembaga MK (Mahkamah Konstitusi), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Ombudsman, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), YK (Yudicium Komisial) dan seterusnya. (Terkait MK untuk mengetahui secara garis besar, bisa dibaca di status sebelum ini).

Ini menunjukan bahwa negara Indonesia sudah berani maju (progressive) dalam menampilkan bentuk dan sistem bernegara dari paradigma yang terlihat modern (separation of power/distribution of power)) menuju post-modern of state paradigm. Bahkan sangat memungkinkan bahwa Indonesia maju menuju Paradigma "after the post-modern".

Oleh: Ali Akhbar A.R.L, S.Th.I