SAMBAS. Komisi III DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Kantor Balai Pengelolaan Transfortasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat pada Rabu 13 Januari 2021
konsultasi digelar karena mulai tingginya aktivitas transfortasi di Kabupaten Sambas yang menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, untuk memperoleh informasi, saran serta masukkan terkait hal tersebut,
Wakil Ketua DPRD yang sekaligus merupakan Koordinator Komisi III, Ir H Arifidiar MH menjelaskan, konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Sambas ke BPTD Kalbar untuk mencari masukkan terkait Pengadaan jembatan timbang guna mempermudah melakukan pengawasan dan pemeliharaan jalan nasional terhadap kendaraan yang melebihi kafasitas angkutan (Overload) di Kabupaten Sambas.
Arifidiar menambahkan selain membahas jembatan timbang, konsultasi yang ia lakukan bersama Komisi III DPRD Sambas dan H. Indra Gunawan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas untuk membahas Uji Kendaraan atau KIR, Keamanan dan keselamatan penumpang di Pelabuhan Sintete,
Dalam konsultasi yang diterima langsung Kepala BPTD Wilayah XIV Kalbar H Syamsuddin, M Si, Arifidiar sangat sangat bersyukur telah diterima dengan baik dan mandapatkan masukan dan saran atas kunjungan yang dilakukan.
" Alhamdulillah kami sangat bersyukur telah diterima dan disambut dengan baik, banyak saran dan masukkan yang kita dapatkan, terutama tentang pengawasan angkutan barang yang melintas dijalan nasional Kabupaten Sambas," Ujar Arifidiar
H Indra Gunawan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas juga menjelaskan kepada Kepala BPTD Kalbar tentang kondisi ruas jalan nasional hingga kabupaten yang ada di kabupaten sambas sekarang. banyak jalan yang dilalui keberatan beban atau overload, oleh karenanya, keberadaan Jembatan Timbang sangat diperlukan di Kabupaten Sambas.
Agar keberadaan jembatan timbang bisa terwujud, ia meminta dukungan dari BPTD Propinsi Kalbar untuk dapat memindahkan keberadaan jembatan timbang di Sedau ke Kabupaten Sambas. "Pemerintah Kabupaten Sambas siap menyediakan lahan untuk jembatan timbang, akibatnya sudah setahun ini tidak bisa melakukan KIR di Kabupaten Sambas, sedangkan mengurus ke Singkawang terlalu jauh, jika terealisasi, ini bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sambas, " jelasnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala BPTD Kalbar H. Syamsuddin menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sambas membuat surat usulan tertulis kepada Dirjen di Kementerian untuk dibangun jembatan timbang, yang disertai rekomendasi DPRD, ditandatangani Bupati, kemudian ada desifikasinya, dengan melampirkan dokumen foto-foto kerusakan jalan.
Sedangkan untuk penanggulagan jalan rusak, maka Dinas Perhubungan dapat melakukan razia dengan melibatkan Kwpolisian dan BPTD Wilayah Kalbar, karena hal ini pernah dilakukan prmerintah daerah lainnya di Kalbar. Sedangkan untuk Pelabuhan Sintete, BPTD Kalbar juga meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Sambas, diantaranya belum adanya PJU di Pelabuhan Sintete, Jaminan keamanan staf pegawai BPTP, serta rusaknya akses jalan menuju Pelabuhan Sintete. (Wdy)
KOMEN KALLUU.. :)