BPD Harus Proaktif Awasi Pengunaan Dana Desa

Gambar Pihak Ketiga

Agus Sunaryanto selaku Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW ) menghimbau agar Badan Permusyawaratan Rakyat ( BPD ) proktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Menurut  Agus Pengawasan penggunaan dana desa tidak hanya harus terbatas kepada institusi formal seperti Satgas Dana Desa ( SDD ) ataupun pihak kepolisian, namun juga pihak BPD yang terbilang mempunyai kedekatan emosional dengan masyarakat dilingkup desa.

“ Karena BPD memang adanaya di desa dan sudah tentu partisipasi masyarakat secara umum juga perlu untuk peningkatan kapasitas. Bukan hanya kepada perangkat desa saja, tapi juga warganya,” Ucap Agus Sunaryanto, dalam Metro pagi Primetime, Rabu 17 januari 2018 ( m.metrotvnews.com )

Keterbukaan pihak desa juga perlu diperhatikan secara mengani dimana, dan untuk apa dana desa dikelola. Menurut  Agus, masyarakat wajib mengetahui informasi demikian sebab umunya informasi mengenai hal ini sangat sulit diakses bagi masyarkat desa pada umumnya. Padahal menurutnya transparansi dana desa seharusnya dapat disoisalisasikan pada dusun – dusun serta kepada masyarakat desa agar masyarakat tidak mempunyai persepektif negatif tentang desa dengan otomatis dapat ikut andil dalam pengawasan dana desa.

“ Lagi – lagi pengawasan tidak hanya formal tapi masyarakat juga harus diberdayakan, yang terjsadi pemerintahan lebih banyak mengawasi institusi formalnya saja seperti pendamping, perangkat, termasuk kepada desa,” ucap Agus ( m.metrotvnews.com )

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja terkait desa yang mempunyai anggaran dari pihak pemerintah. Namun menurut agus, masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa nilainya yang dikucurkan pemerintah kepada desa terkait, dimana dana tersebut digunakan, dan berapa anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan. Agus merasa transparansi dalam hal ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat secar aktif berpartisipasi dalam pengawasan dana desa. Dia juga menegaskan apabila salah seorang kepala desa  terjerat perkara yang bersifat pidana, dapat diselesaikan dengan cara pidana.

“ Juga dari penguatan efek jeranya. Efek jera harus dijaga, jangan kemudian hanya bicara penyelesaian secara adat. Kalau misalnya memang ada unsur pidana, harus diselesaikan secara hukum,” Paparnya ( m.metrotvnews.com ) ( singbebas/Arie )