Kabupaten Sambas Menghadapi Dwikora dan Konfrontasi Terhadap Malaysia.

Gagasan mendirikan negara federal Malaysia dimulai oleh Perdana Menteri  Persekutuan Tanah Melayu sejak bulan Mei 1961. Walaupun mendapat kritik dari  negara tetangga seperti Singapura, Fillipina, dan beberapa negara lain, Namun kritikan itu tidak diindahkan oleh pihak kementerian Malaysia, dan pada 16 September 1963 diumumkan Proklamasi berdirinya Federasi Malaysia yang terdiri dari bagian persekutuan tanah melayu, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei. Kemudian Brunei mengatakan tidak mau bergabung dengan Malaysia diikuti juga oleh Singapura yang keluar dari persatuan tersebut.

Pemerintah Indonesia menentang keras pembentukan negara Federasi Malaysia. Alasan dari penolakan tersebut ialah : Pembentukan Federasi Malaysia adalah bentu Neo-Kolonialisme dari Inggris untuk mempertahankan dan dominasi Inggris untuk Malaysia yang dianggap Presiden Soekarno sebagai bahaya terhadap kedaulatan Indonesia. Dengan demikian Indonesia Menyerukan konfrontasi terhadap Malaysia.

Setelah gagal mendapatkan solusi dari berbagai perundingan di Fillipina, Thailand, dan Jepang, maka pada tanggal 3 Mei 1964, President Republik Indonesia mencanangkan  dekrit Dwi Komando Rakyat yang berisi :
1. Perhebat / perkuat pertahanan Revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan Revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia.

Semangat konfrontasi terhadap Malaysia oleh president Soekarno ini tak lain dipengaruhi oleh keberhasilan bangsa Indonesia dan Komando Trikora dalam membebaskan Irian Barat tahun 1961 – 1963. Konfrontasi ini pula dipengaruhi oleh partai komunis Indonesia dalam rangka anti Imprealisme dan Kolonialisme, yang didukung oleh RRC dan Uni Soviet.

Konfrontasi ini berakibat keluarnye Indonesia dari PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ) pada bulan Januari 1965.  Ketika pemerintah dan bangsa Indonesia sedang terlibat konflik  bersenjata dengan Malaysia, sebagian perhatian dan kekuatan ABRI berada di front Sumatera dan Kalimanta dalam rangka Dwikora, PKI berusaha berhianat terhadap republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia mencoba melancarkan proses perebutan kekuasaan melalui gerakan 30 September PKI tanggal 1 Oktober 1965, disaat itu sebagaian besar perhatian dan kekuatan TNI terpusat didaerah Sumatera dan Kalimantan. PKI mulai melakukan pemberontakan di Jakarta dan daerah – daerah sekitara, disinyalir akumulasi dari pemberontakan ini menyebabkan jatuhnya pemerintahan President Soekarno.

Bupati Sambas saat itu “ Firdaus “  yang telah berjuang keras membangun daerah Kabupaten Sambas. Meningkatkan peranan pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi  dan perdagangan daerah Sambas merupakan kesempatan besar dalam membangun daerah. Akan tetapi politik Trikora dan Dwikora malah menjadikan terpuruknya ekonomi Nasional kala itu.  Pada masa Trikora Kabupaten Sambas mendapat imbas dan juga turun serta dalam mengirimkan relawan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Ketika Komando konfrontasi dicanangkan tahun1964, pemerintah kabupaten Sambas-pun ikut mempersiapkan sukarelawan Dwikora, karena perhatian dan dana pemerintah daerah tersedot untuk mendukung Dwikora.

Dalam konfrontasi dengan Malaysia, Kabupaten Sambas merupakan salah satu basis konsentrasi pasukan sukarelawan Indonesia untuk berhadapan dengan Serawak, dari laut maupun darat. Dibawah Komando Kodam XII/Tanjungpura, Kabupaten Sambas dijadikan daerah utama basis untuk menghadapi negara Malaysia.

Komando Mandala Siaga telah menjadikan Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas sebagai markas Komando tempur satuan tugas / KOPUR IV Mandau Bengkayang. Sampai bulan Oktober 1965, Brigjen Supardjo ( Yang kemudian terbukti sebagai salah seorang pimpinan G.30.S/ PKI ) adalah Komando KOPUR IV Mandau Bengkayang.

Faktor lain yang turut menghimput pemerintah kabupaten Sambas kala itu ialah Infiltrasi Pasukan Gerilyawan Rakyat Serawak ( PGRS ) dan PARAKU ( Pasukan Rakyat Kalimantan Utara ), yang dipimpin oleh Azahari dari Serawak yang telah berhasil memasuki Kabupaten Sambas. Mereka bergabung dengan Pasukan Gerilyawan Dwikora Indonesia. Gerilyawan PGRS Serawak yang pro terhadap Komunis ini, di Kalimantan Barat mereka berbaur dengan sukarelawan PKI dan kelompok Cina Komunis Kalimantan Barat yang Pro-Komunias dan anti pada Malaysia.

Dalam pelaksanaan operasi lintas bebas di daerah perbatasan Kalimantan dan Serawak, ditempatkan kesatuan garis didaerah Seluas, Balai Karangan, Senaning dan Nanga Badau. KOPUR IV Mandau di Bengkayang dan depan KODAM  XII/ Tanjungpura, telah menempatkan pasukan tempur Brigif 5 diponegoro, Yonif 305 / Siliwangi dan 521 / Brawijaya untuk membuat garis pertahanan disepanjang daerah Paloh, Jawai, Teluk Keramat, dan Pemangkat. Situasi panas seperti inilah yang selalu dihadapi Bupati Firdasu hingga tahun 1965, yang menjadi salah satu faktor dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Sambas.

Karena Pengaruh konsentrasi pasukan di Kalimantan Barat, menyikapi hal tersebut pemerintah daerah-pun ikut membentuk sukarelawan Dwikora. Para Pegawai, Pemuda, Mahasiswa, Wartawan dan banyak kalangan, turut untuk menjadi sukarelawan, dan Mereka dilatih kemiliteran dan berpakaian hijau. Itulah salah satu kendala keterlambatan pembangunan daerah Sambas akibat darurat perang.


Rujukan :DI catat ulang dari Buku Sejarah Kesultanan Dan Pemerintahan Daerah " diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Pemda Kabupaten Sambas Tahun 2001